Rencana Presiden Jokowi untuk menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan tampaknya bukan isapan jempol belaka. Menurut berita terkini kenaikan iuran tersebut akan mencapai dua kali lipat tarif sebelumnya.

Kenaikan Tarif Iuran BPJS Mulai Tahun Depan

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut resmi diterapkan oleh pemerintah mulai tahun depan, 2020. Kenaikan tarif BPJS Kesehatan tersebut berlaku bagi peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja. Ketentuan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 mengenai Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden tersebut diteken Presiden Jokowi pada 24 Oktober 2019 lalu dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan. Menurut Pasal 34 Perpres 75/2019, perubahan tarif iuran kelas Mandiri III naik Rp. 16.500 dari Rp. 25.500 sehingga menjadi Rp. 42.000 per peserta setiap bulan. Iuran kelas II naik dari Rp. 51 ribu menjadi Rp. 110 ribu per peserta setiap bulan. Sedangkan untuk iuran kelas Mandiri I naik dari Rp. 80 ribu menjadi Rp. 160 ribu.

Demi Perbaikan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut diharapkan bisa diimbangi dengan perbaikan manajemen sehingga persoalan defisit BPJS Kesehatan pun bisa segera teratasi. Perusahaan pun nantinya diharapkan tak selalu bergantung pada suntikan dana dari pemerintah. Menurut berita terkini, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak akan membebani peserta PBI karena iuran peserta PBI masih ditanggung oleh pemerintah.

Sebelumnya, BPJS sudah menaikkan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejak Agustus 2019 lalu. Demikian pula untuk peserta pekerja penerima upah (PPU) seperti pejabat negara, pimpinan dan anggota DPR, anggota Polri, prajurit, PNS, kepala desa hingga perangkat desa sejak Oktober 2019. Kenaikan iuran BPJS diharapkan bisa mengobati defisit anggaran yang diderita BPJS saat ini. Sejak kehadirannya tahun 2014 lalu, BPJS Kesehatan sudah membukukan defisit hingga Rp. 3,3 triliun di tahun 2014 dan membengkak hingga Rp. 5,7 triliun pada tahun 2015.

Defisit BPJS Kesehatan ternyata kian bertambah hingga mencapai Rp. 9,7 triliun pada tahun 2016, Rp. 9,75 triliun pada tahun 2017 dan Rp. 9,1 triliun pada tahun 2018. Tahun 2019 ini diperkirakan BPJS Kesehatan akan menderita defisit hingga Rp. 13,3 triliun. Dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, diperkirakan BPJS berpeluang memperoleh surplus sekitar Rp. 17,3 triliun tahun depan. Namun, hal ini terjadi bila kasus penunggakan berkurang.

Sempat Ditolak DPR dan Buruh

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sempat menerima penolakan dari DPR pada September 2019 lalu. Berita terkini mengungkapkan DPR menyarankan pemerintah untuk mencari cara lain guna menanggulangi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan. Sedangkan menurut Sri Mulyani potensi surplus BPJS Kesehatan akan semakin rendah mengingat biaya rawat inap juga meningkat. Itu sebabnya pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi dan jajarannya perlu melakukan evaluasi tiap beberapa tahun sekali.

Dalam rapat terbatas yang membahas program di bidang kemaritiman dan investasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Bali Baru bisa selesai akhir 2020.

Bali Baru, Lima Objek Wisata Pengganti Bali

Berita terkini menyebutkan Bali Baru diharapkan bisa menjadi alternatif dari Pulau Bali dalam upaya menarik wisatawan. Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Jokowi meminta seluruh sarana penunjang Bali Baru diharapkan bisa beres di akhir 2020. Sarana penunjang tersebut termasuk infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, konektivitas hingga kegiatan atau calender of event yang diadakan di lima destinasi wisata prioritas tersebut.

Bukan hanya infrastruktur, Presiden Jokowi juga meminta produk pariwisata berbasis kerakyatan bisa difokuskan di lima destinasi wisata utama Bali Baru tersebut. Perbaikan produk berbasis rakyat dikonsentrasikan ke lokasi-lokasi seperti Mandalika, Manado, Danau Toba, Borobudur dan Labuan Bajo. Dengan memprioritaskan kelima destinasi wisata tersebut, maka pemerintah bisa berfokus pada pengembangan infrastruktur maupun sarana lainnya.

Bentuk Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pengembangan kawasan Bali Baru diharapkan bisa meningkatkan devisa negara. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah juga membentuk Badan Pariwisata dan ekonomi Kreatif (Baparekraf) di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Pembentukan Baparekraf tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2019 perihal Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pembentukan badan ini nantinya bisa digunakan untuk pembagian tugas di dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian bisa mengurusi bagian kebijakan. Sedangkan Baparekraf bisa mengurusi eksekusi kebijakan kementerian tersebut. Seperti layaknya kementerian PPN yang memiliki Bappenas.

Keberadaan Baparekraf tak mengurangi efektivitas kementerian. Hal ini karena masing-masing memiliki tugas tersendiri namun dalam operasionalnya bisa harmonis dengan kebijakan kementerian. Baparekraf merupakan lembaga nonpemerintah yang berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki beberapa fungsi terkait dengan pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif. Badan ini membantu dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif. Baparekraf nantinya bisa berurusan dengan bidang aplikasi dan game developer, desain interior, arsitektur, desain komunikasi visual, fotografi, kriya, fashion, film, animasi, desain produk, periklanan, penerbitan, seni pertunjukan dan bidang lainnya.

Demi meningkatkan devisa negara di sektor pariwisata, Kemenparekraf dan Baparekraf akan berfokus pada pembangunan dan perintisan 10 destinasi wisata prioritas. Jadi, nantinya diharapkan Indonesia bukan hanya terkenal karena Pulau Bali saja, tapi juga destinasi wisata lainnya. Terkait dengan pembentukan Baparekraf, Wishnutama Kusubandio sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengungkapkan Bekraf akan tetap menjalankan tugasnya seperti sebelumnya. Hanya saja sekarang bergabung dengan Kemenparekraf bukan berdiri sendiri.

Bergabungnya Bekraf dengan Kementerian Pariwisata justru bisa menjadi senjata yang andal dalam meningkatkan sektor ekonomi kreatif. Menurut berita terkini, sektor ekonomi kreatif merupakan sektor yang strategis bagi perekonomian nasional. Jadi, maklum bila Presiden Jokowi menginginkan pemberdayaan kreativitas ekonomi kreatif bukan hanya di kota besar, melainkan juga di daerah-daerah.

Keberlanjutan tol laut tampaknya mendapatkan perhatian serius dari Presiden Jokowi. Berita terkini menyebutkan, keberadaan program tersebut sebenarnya sangat diapresiasi oleh masyarakat sehingga layak dilanjutkan.

Program Tol Laut Ditingkatkan, Pelabuhan Harus Dipersiapkan

Presiden Jokowi telah menerima laporan dari masyarakat maupun kepala daerah yang mengapresiasi program tol laut. Tak menutup kemungkinan program tol laut di masa mendatang akan ditingkatkan frekuensi dan trayeknya. Hingga saat ini Presiden merasa frekuensi tol laut masih cukup rendah sehingga perlu ditambah.

Peningkatan yang akan dilakukan bisa berupa peningkatan frekuensi kapal tol laut, penambahan rute dan penambahan rute trayek. Untuk mendukung arahan Presiden tersebut, maka sarana dan prasarana penunjang perlu dipersiapkan. Di samping menyiapkan kapal tol laut, keandalan pelabuhan juga perlu diperhatikan. Kesiapan pelabuhan sangat penting terutama dalam hal kelancaran pasokan bahan bakar.

Terkait dengan hal tersebut, PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Pertamina telah menandatangani perjanjian kerja sama dalam hal pemenuhan kebutuhan BBM. Perjanjian tersebut ditujukan guna membantu aktivitas operasional PT. Pelabuhan Indonesia II di cabang-cabang pelabuhan maupun anak perusahaan. Melalui perjanjian tersebut, Pertamina menjamin kelancaran distribusi, ketepatan waktu pengiriman dan kesesuaian kualitas maupun kuantitas BBM.

Adanya dukungan dari BUMN seperti Pertamina diharapkan operasional pelabuhan bisa lebih optimal terutama mendukung pergerakan kapal yang singgah di pelabuhan IPC termasuk kapal tol laut. Jaminan pasokan BBM dari Pertamina memastikan IPC mampu memberikan pelayanan pelabuhan sepenuhnya selama 365 hari setahun, 24 jam sehari dalam seminggu. Kelancaran operasional dipastikan bisa diandalkan baik di hari kerja maupun di hari libur nasional.

Waspada Perusahaan Swasta yang Ingin Memonopoli Tol Laut

Bukan hanya keandalan pelabuhan, tol laut juga memiliki ancaman tersendiri terutama dari pihak swasta yang ingin memonopoli tol laut. Berita terkini menyebutkan pihak swasta mengendalikan barang-barang yang dikirim ke pulau-pulau terutama rute-rute yang ada barangnya. Hal ini berdampak pada harga barang yang dikendalikan oleh pihak swasta tersebut.

Akibatnya, pemerataan harga barang gagal tercapai. Padahal tujuan dari adanya program tol laut adalah untuk menurunkan harga barang di pulau-pulau seluruh Indonesia. Selama masih ada pihak swasta yang memonopoli tol laut, harga barang di kawasan pelosok akan tetap mahal.

Menurut Jokowi, tol laut diterapkan untuk menurunkan cost biaya logistik sehingga harga barang bisa lebih murah. Tapi, apabila hanya dikuasai oleh satu perusahaan saja maka hasilnya tak akan optimal. Kesannya, seakan-akan pemerintah justru memberikan fasilitas pada perusahaan swasta tersebut.

Untuk itu Presiden Jokowi meminta pelaku monopoli tol laut ini dikejar dan diselesaikan. BUMN diminta untuk melakukan intervensi, bisa berupa memberikan kompetisi sehingga muncul perusahaan-perusahaan baru untuk menyaingi perusahaan swasta tersebut. Semakin banyak pemain di tol laut, maka persaingan akan semakin sehat sehingga harga barang yang lebih murah pun bisa tercapai.

Rapat terbatas perdana di kompleks Istana Kepresidenan menjadi kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk memberikan ultimatum bagi menterinya. Berita terkini siapa jajaran menteri yang dimaksud?

Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian

Dalam rapat terbatas yang dilangsungkan pada Rabu (30/10/2019), Presiden Jokowi menyampaikan pesan khusus terkait dengan peningkatan ekspor. Pesan khusus tersebut ditujukan terutama kepada empat jajarannya yakni menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. Presiden Jokowi berpesan agar perjanjian perdagangan harus dilakukan secara terus menerus tanpa henti.

Terkait dengan peningkatan ekspor, Indonesia telah menyelesaikan perjanjian antara Indonesia-Australia. Nantinya diharapkan perjanjian juga bisa diteruskan ke negara-negara lain termasuk penyelesaian dan eksekusi di lapangan terutama perjanjian dengan Uni Eropa. Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) antara 10 negara Asia Tenggara dan 6 mitra perdagangan bebas juga perlu diselesaikan oleh jajaran para menteri.

Demikian pula dengan trade agreement dengan negara-negara Afrika juga turut diberikan perhatian mengingat perjanjian perdagangan tersebut sangatlah penting. Presiden Jokowi lantas memberikan ultimatum agar seluruh perjanjian perdagangan tersebut diselesaikan. Presiden memberikan waktu penyelesaian perjanjian dagang kepada para menteri dan wakilnya sampai akhir tahun 2020 mendatang.

Peningkatan Investasi

Berita terkini menyebutkan dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menekankan peningkatan investasi dan pengurangan import. Investasi yang masuk diharapkan bisa menekan impor Indonesia sehingga berdampak pada pengurangan defisit transaksi berjalan. Jokowi menyatakan peningkatan investasi harus bisa terus dilakukan dan di saat yang sama ketergantungan terhadap barang impor juga perlu dikurangi.

Investasi yang masuk diharapkan bisa mendorong proses industrialisasi termasuk memberikan nilai tambah terhadap barang mentah yang menjadi produk ekspor Indonesia. Presiden Jokowi juga menyebutkan beberapa kawasan industri yang potensial untuk investasi. Contohnya seperti kawasan industri di Morowali dan kawasan industri di Tuban. Kawasan industri Morowali memiliki potensi sebagai kawasan industri bauksit. Sedangkan kawasan industri Tuban potensial untuk menjadi kawasan industri petrokimia.

Pengawasan investasi juga perlu dilakukan demi mengurangi hambatan-hambatan yang sekiranya bisa mempersulit investasi. Peringkat ease of doing business juga perlu diperbaiki untuk menarik kepercayaan investor. Salah satu produk impor yang rencananya akan dikurangi adalah impor BBM. Berita terkini menyebutkan saat ini impor BBM dinilai memberikan dampak sangat besar terhadap defisit neraca berjalan dan defisit neraca dagang.

Demi mengurangi ketergantungan impor, Presiden Jokowi juga mendorong peningkatan produksi minyak dalam negeri dan percepatan implementasi energi terbarukan. Percepatan implementasi tersebut merupakan suatu kebutuhan bila ingin beralih dari B20 menjadi B30 kemudian ke B50 dan B100. Dalam proses produksi barang mentah menjadi barang jadi, Presiden menganjurkan untuk bekerja sama dengan perusahaan swasta maupun BUMN.

Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet terbatas membahas bidang ekonomi, Rabu (30/10/2019). Berita terkini rapat kabinet terbatas tersebut diikuti oleh tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju.

Program di Bidang Perekonomian

Rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden tersebut membahas dua topik berkaitan dengan bidang ekonomi. Topik pertama yang dibahas yakni penyampaian program dan kegiatan perekonomian. Topik kedua yakni program dan kegiatan kemaritiman dan investasi. Kedua topik tersebut merupakan ranah tugas Kemenko Perekonomian.

Tim ekonomi di Kabinet Indonesia Maju yang hadir dalam rapat ini yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil. Rapat terbatas ini diadakan demi mempersiapkan perekonomian bangsa dalam menghadapi kondisi perekonomian dunia yang kian sulit belakangan ini.

Kondisi perekonomian global dalam lima tahun ke depan diperkirakan akan memasuki situasi yang lebih sulit. Sejumlah pihak bahkan memperkirakan ancaman resesi akan menghantui dunia sehingga perlu diantisipasi. Oleh karena itu, Jokowi mendorong adanya langkah persiapan seperti meningkatkan ekspor dan investasi guna memperkuat perekonomian bangsa menghadapi ancaman resesi.

Rencana Penerbitan Omnibus Law

Guna antisipasi potensi resesi, Presiden Jokowi juga mendorong peningkatan substitusi barang-barang impor. Tak ketinggalan perlunya mengulas ulang regulasi yang berpotensi menghambat investasi. Dalam hal ini Presiden Jokowi menyinggung perihal omnibus law. Setidaknya ada sekitar 74 Undang-Undang di dalam omnibus law yang akan dikerjakan dan sudah dimulai sejak 2 bulan lalu.

Omnibus Law merupakan sebuah Undang-Undang yang diciptakan guna menyasar isu besar yang sedang dihadapi oleh negara. Undang-Undang ini nantinya bisa mengubah atau mencabut beberapa Undang-Undang lainnya yang sudah ada. Biasanya Omnibus Law diciptakan untuk menyederhanakan peraturan dari segi jumlah sehingga lebih tepat sasaran.

Terobosan yang akan diterapkan oleh Presiden Jokowi ini dinilai akan sangat menantang bagi Indonesia. Pasalnya, Omnibus Law belum pernah diterapkan di Indonesia sebelumnya. Belum lagi praktik Undang-Undang ini juga masih asing bagi politisi DPR saat ini.

Di samping membahas penerapan Omnibus Law, berita terkini perihal rapat terbatas ini juga membahas perihal produk ekspor. Guna meningkatkan daya saing di pasar global, Presiden Joko Widodo berpesan agar produk ekspor sebisa mungkin berupa produk setengah jadi atau produk yang sudah jadi. Hal ini dimaksudkan guna mendorong perubahan ekonomi menjadi industrialisasi hilirisasi.

Jadi, dari yang sebelumnya Indonesia masih mengekspor bahan mentah seperti bauksit, nikel, batu bara atau alumina, satu per satu akan ditata sehingga bisa diekspor menjadi produk setengah jadi atau dipaksa agar menjadi produk jadi. Dengan begitu nilai jual produk di pasar internasional pun akan meningkat. Dalam rapat terbatas tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju ini, turut hadir wakil Presiden Ma’ruf Amin yang kompak mengenakan kemeja putih seperti Jokowi.