Keberlanjutan tol laut tampaknya mendapatkan perhatian serius dari Presiden Jokowi. Berita terkini menyebutkan, keberadaan program tersebut sebenarnya sangat diapresiasi oleh masyarakat sehingga layak dilanjutkan.
Program Tol Laut Ditingkatkan, Pelabuhan Harus Dipersiapkan
Presiden Jokowi telah menerima laporan dari masyarakat maupun kepala daerah yang mengapresiasi program tol laut. Tak menutup kemungkinan program tol laut di masa mendatang akan ditingkatkan frekuensi dan trayeknya. Hingga saat ini Presiden merasa frekuensi tol laut masih cukup rendah sehingga perlu ditambah.
Peningkatan yang akan dilakukan bisa berupa peningkatan frekuensi kapal tol laut, penambahan rute dan penambahan rute trayek. Untuk mendukung arahan Presiden tersebut, maka sarana dan prasarana penunjang perlu dipersiapkan. Di samping menyiapkan kapal tol laut, keandalan pelabuhan juga perlu diperhatikan. Kesiapan pelabuhan sangat penting terutama dalam hal kelancaran pasokan bahan bakar.
Terkait dengan hal tersebut, PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Pertamina telah menandatangani perjanjian kerja sama dalam hal pemenuhan kebutuhan BBM. Perjanjian tersebut ditujukan guna membantu aktivitas operasional PT. Pelabuhan Indonesia II di cabang-cabang pelabuhan maupun anak perusahaan. Melalui perjanjian tersebut, Pertamina menjamin kelancaran distribusi, ketepatan waktu pengiriman dan kesesuaian kualitas maupun kuantitas BBM.
Adanya dukungan dari BUMN seperti Pertamina diharapkan operasional pelabuhan bisa lebih optimal terutama mendukung pergerakan kapal yang singgah di pelabuhan IPC termasuk kapal tol laut. Jaminan pasokan BBM dari Pertamina memastikan IPC mampu memberikan pelayanan pelabuhan sepenuhnya selama 365 hari setahun, 24 jam sehari dalam seminggu. Kelancaran operasional dipastikan bisa diandalkan baik di hari kerja maupun di hari libur nasional.
Waspada Perusahaan Swasta yang Ingin Memonopoli Tol Laut
Bukan hanya keandalan pelabuhan, tol laut juga memiliki ancaman tersendiri terutama dari pihak swasta yang ingin memonopoli tol laut. Berita terkini menyebutkan pihak swasta mengendalikan barang-barang yang dikirim ke pulau-pulau terutama rute-rute yang ada barangnya. Hal ini berdampak pada harga barang yang dikendalikan oleh pihak swasta tersebut.
Akibatnya, pemerataan harga barang gagal tercapai. Padahal tujuan dari adanya program tol laut adalah untuk menurunkan harga barang di pulau-pulau seluruh Indonesia. Selama masih ada pihak swasta yang memonopoli tol laut, harga barang di kawasan pelosok akan tetap mahal.
Menurut Jokowi, tol laut diterapkan untuk menurunkan cost biaya logistik sehingga harga barang bisa lebih murah. Tapi, apabila hanya dikuasai oleh satu perusahaan saja maka hasilnya tak akan optimal. Kesannya, seakan-akan pemerintah justru memberikan fasilitas pada perusahaan swasta tersebut.
Untuk itu Presiden Jokowi meminta pelaku monopoli tol laut ini dikejar dan diselesaikan. BUMN diminta untuk melakukan intervensi, bisa berupa memberikan kompetisi sehingga muncul perusahaan-perusahaan baru untuk menyaingi perusahaan swasta tersebut. Semakin banyak pemain di tol laut, maka persaingan akan semakin sehat sehingga harga barang yang lebih murah pun bisa tercapai.
No comments: